Gubernur Banten Wahidin Halim saat mendatangi pameran bursa kerja.
SEMARTARA, Serang (7/11) – Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten dalam dua tahun terakhir terus meningkat, namun jumlah pengangguran juga terus mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Senin (6-11) merilis beberapa data strategis tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Triwulan III-2017 dan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2017.
Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2017 mencapai Rp143,35 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,00 triliun.
“LPE Banten triwulan III-2017 tumbuh 5,62 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2016 hanya 5,24 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 9,66 persen,” kata Kepala BPS Banten Agoes Soebeno kepada wartawan.
Agoes melanjutkan, struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada triwulan III-2017 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,75 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 25,05 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,09 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,90 persen.
Sementara itu, data Ketenagakerjaan Banten pada Agustus 2017 justru menunjukan fakta sebaliknya. Tingkat penggangguran di Provinsi Banten pada Agustus 2017 tertinggi nomor 2 di Indonesia.
“Banten peringkat kedua di bawah Maluku, karena tahun ini yang bekerja turun. Tahun lalu Banten masuk peringkat lima besar,” kata Agoes.
Ia memaparkan, jumlah penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 5,08 juta orang dari jumlah penduduk sekitar 12,2 juta. Jumlah yang bekerja tahun ini turun sekitar 11 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 8,92 persen pada 2016 menjadi 9,28 persen, dan didominasi lulusan SMK mencapai 14,75 persen,” ungkap Agoes.
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 5,9 juta orang, dan humlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 sebesar 5,1 juta orang.
Sementara jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 5,08 juta orang, turun sekitar 11 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,92 persen menjadi 9,28 persen.
TPT lulusan pendidikan tertinggi SMK menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 14,25 persen pada Agustus 2017.
“Dari data yang kami miliki, LPE tumbuh karena tingginya kontribusi industri, sementara disisi ketenagakerjaan, jumlah pengangguran bertambah karena adanya PHK dan tingginya warga dari luar Banten (migran) yang mencari kerja di Banten, sehingga warga Banten kalah bersaing mendapatkan pekerjaan,” ungkap Agoes.
Tingginya jumlah pengangguran di Banten membuat Dinas Pendidikan (Dindik) Banten yang mulai tahun ini mengelola SMA/SMK bekerja keras mencarikan solusinya.
“Ini tahun pertama provinsi mengelola SMA/SMK sesuai amanat UU 23 tentang Pemerintahan Daerah. Kita inginnya lari kencang, tapi tahap awal masih fokus pada proses analisa,” kata Sekretaris Dindik Banten Ardius Prihantono beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menilai, potensi-potensi yang dimiliki Banten harus dimanfaatkan dan dijadikan sebagai modal untuk upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penyaluran tenaga kerja.
“Disnaker jangan dibiarkan sendiri mengatasi persoalan-persoalan pengangguran. Harusnya dinas pertanian, dan dinas-dinas lainnya juga bergerak bersama-sama mengatasi pengangguran,” katanya.
WH menegaskan, kondisi ketenagakerjaan di Banten yang masih lemah harus diperbaiki dari berbagai sektor dengan melibatkan semua stakeholder terkait serta semua pemerintah kabupaten dan kota di banten.
“Good Governance adalah adanya sinergitas antara pemerintah sebagai regulator dengan perusahaan sebagai pembuka lapangan pekerjaan serta masyarakat yang memberikan control sosial,” ungkapnya. (Soe)
Baca juga:
