Jakarta, Semartara.News — Antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuai sorotan publik. Video yang viral di media sosial memperlihatkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, berjalan bersama rombongan di tengah kemacetan, sementara para sopir yang telah menunggu berjam-jam membunyikan klakson sebagai bentuk protes.
Kondisi tersebut memicu kritik keras dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara (LSMN), Richard Ahmad Supriyanto, menilai sikap Menteri Perhubungan tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang tengah mengalami kesulitan di lapangan.
Menurut Richard, antrean panjang itu tidak hanya melibatkan pemudik, tetapi juga kendaraan logistik seperti truk pengangkut bahan pokok dan sayur-mayur yang hendak menyeberang ke Bali.
“Dari tayangan yang viral terlihat rombongan menteri berjalan begitu saja di tengah antrean panjang. Ini tidak menunjukkan empati kepada rakyat yang sudah menunggu 4 sampai 5 jam,” ujar Richard di Tangerang, Kamis (19/3/2026).
Ia menilai, situasi tersebut justru memperlihatkan adanya jarak antara pejabat negara dan kondisi nyata masyarakat. Seharusnya, kata dia, kehadiran pejabat di lapangan difokuskan untuk mencari solusi, bukan sekadar melakukan peninjauan dengan rombongan besar.
Lebih lanjut, Richard mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan. Menurutnya, sikap yang terlihat dalam video tersebut tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
“Presiden perlu mengevaluasi menterinya. Pejabat publik harus hadir dengan empati. Jika ingin turun ke lapangan, datanglah tanpa rombongan besar dan cek langsung penyebab antrean yang terjadi,” tegasnya.
LSMN juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk turut menyoroti kejadian ini sebagai bahan evaluasi serius terhadap tata kelola transportasi, khususnya saat momentum mudik yang terjadi setiap tahun.
Dalam video yang beredar, terlihat rombongan Menteri Perhubungan berjalan menuju area pelabuhan didampingi sejumlah pejabat lintas instansi. Di saat yang sama, suara klakson kendaraan bersahutan dari antrean panjang yang mengular hingga jauh dari pintu masuk pelabuhan.
Sejumlah sopir bahkan terdengar meneriakkan protes karena telah terjebak kemacetan lebih dari lima jam. Situasi ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan arus penyeberangan Jawa–Bali yang kerap mengalami kepadatan ekstrem saat musim mudik dan libur panjang.
Salah satu penumpang, Ahmad Subari, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai, jika pejabat memiliki kepekaan dan empati, maka kondisi di lapangan seharusnya menjadi prioritas untuk segera ditangani.
“Kalau pejabatnya peka, apa yang terjadi di depan mata pasti jadi perhatian utama dan segera dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.
Subari menambahkan, kemacetan saat mudik memang dapat dimaklumi karena merupakan agenda tahunan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan dan mitigasi yang matang.
“Pemudik itu butuh kepastian waktu perjalanan. Kemacetan mungkin wajar, tapi tidak seharusnya sampai berjam-jam seperti ini,” pungkasnya. (*)
