“Saya mendesak PTPN V Sei Intan segera duduk bareng bermusyawarah untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan semua pihak dalam konflik lahan ini,” katanya.
“Dan saya minta sebelum tahun politik 2024 nanti. Konflik lahan ini harus sudah selesai dan tuntas,” imbuhnya.
Senada disampaikan Anggota DPRD Rokan Hulu, Zulfahmi. Menurut dia, konflik lahan petani dengan perusahaan perkebunan sawit pelat merah itu seperti tak berujung.
Kata dia, sudah banyak perundingan-perundingan dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
“Sudah banyak perundingan ditempuh. Namun satu pun janji-janji dari pihak PTPN V Sei Intan belum juga ada pembuktian,” ucapnya.
Hingga pada 2019 lalu PTPN V Sei Intan saat rapat dengan Pemda Rokan Hulu bersedia menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengganti lahan 320 hektar dengan cara membeli lahan di luar lahan PTPN V.
Anggota DPRD Rokan Hulu Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut, sebetulnya sudah lama dibentuk tim pencari lahan pengganti. PTPN selalu beralasan belum mendapat lahan yang layak.
Kalau memang PTPN tidak mampu mencari lahan, warga banyak yang bisa mencarikan.
“Jadi opsi pertama ya tadi itu, soal ganti lahan. Kemudian ganti rugi warga yang lahannya puluhan tahun dikuasai PTPN V,” katanya.
