Menurut Andrijanto, yang menjadi ketentuan syarat yang harus dipenuhi pelaku UMKM yaitu di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
“Dengan syarat NIK dan NPWP itu dipermudah prosesnya,” imbuhnya.
Apalagi, kata dia, kalau pelaku UMKM sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS.
“Nah kalau punya NIB, prosesnya cukup cepat,” ujarnya.
Direktur Jaringan, Operasi & Penjualan Pegadaian, Eka Pebriansyah menyampaikan, bahwa soal Pegadaian bisa menampung hasil produksi petani, pihaknya masih akan mengkaji karena terkait dengan peraturan gadai.
“Tapi menarik bisa dikaji karena ada BUMN holding pangan. Dulu pernah gadai gabah ditempatkan di Gudang Pegadaian sampai rusak,” ungkapnya.
Dirut Telkomsel, Hendri Mulya Syam menanggapi, bahwa terkait soal blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, dia berjanji akan segera menyelesaikannya.
“Mohon titiknya disampaikan secara rinci, termasuk di sharelock titik ordinatnya,” katanya.
Sementara Dirut PNM, Arief Mulyadi memberi tanggapan, bahwa apa yang menjadi catatan tersebut akan segera diprioritaskan.
Terkait soal kesejahteraan AO atau account officer, menurut Arief, semuanya sudah difasilitasi dengan berbagai jaminan ketenagakerjaan.
“Untuk AO ini, kita sudah fasilitasi semuanya, yaitu dengan Jamsostek komplit. Bahkan kami berikan beasiswa bagi pendidikannya,” ungkapnya.
Diketahui, dalam Rapat Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI itu dipimpin Dedi Sitorus Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, dihadiri Dirut PNM Arief Mulyadi, Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam, Direktur Jaringan, Operasi & Penjualan Pegadaian Eka Pebriansyah, dan Direktur Jaringan & Layanan BRI Andrijanto.(jack)
