Perlu Sosialisasi Lebih Masif
Namun demikian, Anggota DPR RI Dapil Banten III itu mendorong agar PNM juga harus mendapatkan sosialisasi kebijakan masif sampai ke tingkat pemerintah daerah.
Hal ini diperlukan agar PNM tidak mendapatkan gangguan dari pesaing-pesaingnya di daerah.
“Agar gerakan PT PNM ini tidak diganggu oleh pengganggu-pengganggu yang merasa terganggu di daerah. Atau lebih tepatnya para rentenir,” ujarnya.
Ananta juga menyampaikan bahwa PT Pemodalan Nasional Madani tak perlu diberikan bantuan oleh negara. Sebab, kata Ananta perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan.
“Rasanya PNM sudah tidak perlu lagi dibantu keuangan oleh negara. Karena sekarang ini yang awalnya Rp7 triliun sampai sudah Rp50 triliun. Kalau itu tadi luar biasa,” jelasnya.
“Ya, saya berharap kalau di Bali, NTT yang nasabahnya sudah mencapai 500 ribu. Dan kalau lebih masif (sosialisasinya), nasabahnya bisa lebih banyak lagi,” ucapnya.
Sehingga, menurut Ananta, masyarakat bisa terbantu dengan permodalan dan bisa bekerja lebih baik lagi, serta dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan.(Jack)
