SEMARTARA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Ananta Wahana mempertanyakan kesanggupan para direksi BUMN di sektor konstruksi untuk menjalankan penugasan pemerintah soal pembangunan.
Menurut Ananta, penjelasan ini diperlukan karena beberapa ahli dan mantan menteri BUMN memberikan sorotan terhadap kinerja BUMN.
“Saya sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan dan jawaban dari tiga BUMN yang sekarang ini hadir, sejauh mana bapak-bapak atau direksi itu punya keyakinan bisa menyelesaikan amanah dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan ini?” Tanya Ananta saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terkait pendalaman pencairan utang pemerintah ke BUMN tahun anggaran 2020, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 01 Juli 2020.
Ananta menilai, sekarang ini BUMN-BUMN sedang menghadapi masalah mendasar yaitu persoalan sumber daya manusia (SDM) dan mental.
SDM dan mental ini, lanjut Ananta, sangat berkaitan dengan penggunaan uang, khususnya Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pencairan utang.
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan semua jajarannya agar menyatukan perasaan dalam bekerja.
Oleh karena itu, Ananta meminta agar para direksi BUMN konstruksi menjelaskan kesanggupan itu secara tertulis.
“Jadi jawaban ini boleh diberikan tertulis karena ini dokumen. Sehingga ketika nanti ada masalah kita bisa buka, bahwa pernah punya komitmen,” tuturnya.
Ananta juga menyentil para direktur BUMN yang kadang tak berani melangkah cepat lantaran takut membuat kesalahan yang berujung terlibat korupsi.
“Tetapi memang harus diakui memang (ada) juga terjadi korupsi,” katanya.
Pada kesempatan ini, Ananta juga meminta Dirut Hutama Karya Persero, untuk menjelaskan dengan detail bagaimana merealisasikan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera yang diperkirakan menelan total investasi hampir Rp500 triliun.
“Bahwa tadi disampaikan kaitannya HK (menggarap) proyek tol (lebih 2000 KM) itu hampir menelan anggaran Rp500 triliun misalnya, kemudian dalam FGD pernah disampaikan tidak akan melibatkan asing misalnya, kalau tidak melibatkan asing lalu melibatkan siapa?” Tanya Ananta.
“Terus skenario dan desainnya kaya apa, kaya tadi misalnya, melibatkan pengusaha lokal, UMKM dan sebagainya. Sehingga nanti kesan bahwa ini ada intervensi kemudian ada gerakan asingisasi itu bisa terjawab di sini,” tandas Ananta.
Selain itu, Ananta juga mempertanyakan soal pengurusan perizinan penggunaan lahan di tanah kereta Api.
Diketahui, PT Hutama Karya (Persero) melalui anak usahanya PT HK Realtindo (HKR) akan membangun hunian terintegrasi transportasi atau rusun nempel stasiun di Stasiun Jurangmangu di atas lahan seluas 4,6 hektare.
“Kemudian kaitan dengan HK, karena kebetulan dapil saya di Tangerang Raya. Saya tahu Hutama Karya ini sedang membangun apartemen yang ada di jurang mangu. Nah, tanahnya itu punyanya kereta api, nah kira-kira ini kan mestinya karena ini tanah di sekitaran stasiun, peruntukannya (perizinannya) ini sudah disesuaikan belum? Karena kalau tidak, ini proyek Rp2,1 triliun kalau tidak salah ini bisa akan melibatkan kerugian-kerugian masyarakat karena pengalaman di lapangan sering terjadi demikian. Ini apartemen yang besar (ada 4510 unit), bahwa ini sudah terjadi (pelaksanaan penggarapannya,” katanya.
Ananta juga mempertanyakan, bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh PT Hutama Karya dalam menghadapi melemahnya (runtuhnya) daya beli masyarakat saat pandemi COVID-19 ini.
“Daya belinya runtuh, jadi akan mempengaruhi orang masuk tol berkurang, kira-kira dua tahun kedepan ini apakah Hutama Karya sudah mensiasati dan buat skenario apabila itu terjadi? Tanya Ananta lagi.
