Jakarta, Semartara.News – Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), mengungkapkan bahwa instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, untuk meminta kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang dapat menimbulkan risiko bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah ini berpotensi mengganggu stabilitas politik yang sedang dijalankan.
Dedi berpendapat bahwa instruksi Megawati bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kontrol partai, namun di sisi lain, hal ini berisiko menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Prabowo. Dukungan dari kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas, dan ketidakpuasan di kalangan kader dapat memengaruhi koalisi serta efektivitas kebijakan pemerintah. Dalam analisis politiknya, Dedi mencatat beberapa implikasi yang perlu diperhatikan:
“Pertama, jika instruksi ini diikuti tanpa ada pelanggaran hukum, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo sebagai penggagas retreat, akan dipertanyakan. Selain itu, program tersebut tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri,” jelas Dedi dalam wawancara pada Jumat, 21 Februari 2025.
Instruksi ini mencerminkan upaya PDI-P untuk mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan, yang dapat memicu ketegangan antara partai dan pemerintah. “Kedua, PDI-P mulai menunjukkan keberanian untuk melawan pemerintah, dan ada kemungkinan instruksi serupa akan ditujukan kepada DPR, di mana kader PDI-P juga memiliki pengaruh besar. Jika ini terjadi, Prabowo berisiko kehilangan dukungan dan legitimasi dari PDI-P, yang bisa berujung pada ancaman terhadap posisinya,” tambahnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas, mengurangi wibawa Prabowo sebagai presiden. “Ketiga, dengan meningkatnya gerakan massa saat ini, terlihat bahwa pemerintah menghadapi krisis kepercayaan publik. PDI-P mungkin akan ikut mendorong gerakan massa untuk perubahan. Jika ini terjadi, posisi Prabowo akan semakin tertekan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk merespons gerakan PDI-P dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan tidak bertindak sembarangan dalam mengambil langkah-langkah populis. “Kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan politik,” tutupnya. (*)
