Tangerang, Semartara.News – Abraham Garuda Laksono, Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan keprihatinannya terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang melanda masyarakat. Senin (03/02/2025).
Abraham menegaskan bahwa kondisi ini sudah mencapai tahap darurat gas 3 kg. Menurutnya, situasi ini termasuk dalam kategori darurat karena merupakan keadaan sulit yang tidak terduga dan memerlukan penanganan segera.
“Saya menganggap kelangkaan ini sebagai keadaan darurat karena sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik untuk rumah tangga maupun para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat bergantung pada ketersediaan gas 3 kg,” ungkap Abraham.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, kelangkaan gas 3 kg bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat. Ia menyebutkan telah menerima banyak aduan dari konstituen di daerah pemilihannya terkait kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Bahkan, beberapa warga harus rela antre berjam-jam di pangkalan atau membayar harga tinggi di pasar akibat kelangkaan ini.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Abraham mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah konkret. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah penambahan suplai gas 3 kg guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya distribusi yang merata agar gas bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
“Saya sudah bekerja sama dengan beberapa agen dan pangkalan gas 3 kg untuk mempermudah pendistribusian gas 3 kg di wilayah dapil saya. Namun, ini saja tidak cukup. Pemerintah harus turun tangan secara serius untuk memastikan stok gas tersedia secara memadai di seluruh wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abraham juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem distribusi gas Ia mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi gas 3 kg guna memastikan tidak ada penyelewengan atau penimbunan oleh oknum-oknum tertentu.
Abraham juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan gas bersubsidi. Menurutnya, subsidi gas 3 kg seharusnya lebih tepat sasaran, yakni hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. “Kalau subsidi ini tidak tepat sasaran, maka akan terjadi ketimpangan distribusi. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” katanya.
Kelangkaan gas 3 kg ini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, isu ini kerap muncul, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan atau Natal. Namun, Abraham menegaskan bahwa kali ini kondisinya lebih parah dibandingkan sebelumnya. Ia berharap pemerintah tidak lagi menyepelekan masalah ini dan segera mengambil tindakan nyata demi kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat butuh solusi cepat, bukan janji-janji manis. Jika tidak ditangani dengan serius, kelangkaan gas 3 kg ini bisa memicu gejolak sosial di tengah masyarakat,” tutup Abraham. (Sayuti/Red)
