Serang, Semartara.News – Menjelang penutupan tahun 2025, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menilai bahwa pembangunan manusia di Banten masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Sejumlah persoalan mendasar seperti lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kemiskinan masih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Abraham mengungkapkan, meskipun beberapa indikator statistik menunjukkan tren positif, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
“Di balik angka-angka yang membaik, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, menghadapi keterbatasan akses pendidikan, serta belum memperoleh layanan kesehatan yang optimal. Ini tidak bisa diabaikan,” kata Abraham kepada wartawan, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Banten dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2025. Meski jumlah pengangguran tercatat berkurang sekitar 2.400 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten masih berada di level 6,69 persen dan masuk kategori tinggi secara nasional.
Tak hanya itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami penurunan dari 66,17 persen menjadi 64,66 persen. Menurut Abraham, kondisi tersebut mencerminkan semakin banyak warga yang tidak lagi aktif mencari pekerjaan akibat terbatasnya peluang kerja.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik. Ada realitas sosial di baliknya, termasuk perempuan yang semakin sulit mengakses pasar kerja,” ujarnya.
Persoalan ketenagakerjaan tersebut, lanjut Abraham, tidak dapat dilepaskan dari masalah pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK negeri. Kapasitas sekolah negeri yang terbatas masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahun.
“Akibatnya, orang tua terpaksa menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya berisiko putus sekolah. Ini tentu berpengaruh pada kualitas SDM Banten ke depan,” katanya.
Di sektor kesehatan, Abraham juga menyinggung masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, tingginya kepesertaan harus diiringi dengan mutu layanan yang layak dan mudah diakses.
“Jangan sampai warga sudah terdaftar BPJS, tetapi ketika membutuhkan layanan justru dipersulit. Pengawasan terhadap kualitas pelayanan harus terus diperkuat,” tegasnya.
Terkait kemiskinan, Abraham menyebut Banten masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem dengan persentase sekitar 3,73 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih berada di kisaran 777 ribu jiwa.
Dalam hal penanganan kemiskinan, ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 sekitar 45 persen anggaran PKH dan bantuan sembako diduga tidak tepat sasaran akibat persoalan validitas data penerima, mulai dari penerima yang sudah tidak layak, aparatur sipil negara, hingga mereka yang dinilai telah mandiri secara ekonomi.
Menurut Abraham, langkah pemerintah melakukan pembaruan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengalihan jutaan KPM yang tidak sesuai sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia menekankan perlunya verifikasi faktual di lapangan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan sosial harus diberikan secara adil dan tepat sasaran. Ini kunci dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ucapnya.
Ia menegaskan, berbagai catatan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar arah kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti di laporan atau angka. Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” kata Abraham.
Di sisi lain, Abraham juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni yang dinilainya menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan pemerintahan dengan pendekatan langsung ke masyarakat.
Menurutnya, gaya kepemimpinan Andra Soni yang kerap turun ke lapangan dan menyerap aspirasi warga patut mendapat penghargaan.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur Andra Soni yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat untuk melihat dan mendengar persoalan yang ada,” tuturnya.
Abraham berharap, komitmen tersebut dapat terus dijaga dan diperkuat dengan kebijakan yang terukur serta berkelanjutan, sehingga berbagai tantangan pembangunan manusia di Banten dapat diatasi secara bertahap. (*)
