Tangerang, Semartara.News — Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menegaskan bahwa bagi Generasi Z, pemilihan kepala daerah secara langsung bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Abraham mengatakan, pandangan tersebut ia serap dari berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Gen Z di Banten yang menaruh perhatian besar terhadap masa depan demokrasi. Menurutnya, generasi muda memandang Pilkada langsung sebagai pilar penting demokrasi modern yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menegaskan, di tengah wacana pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan tetap mengambil sikap yang tegas dan konsisten untuk menjaga partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.
Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada lembaga perwakilan, maka berbagai risiko serius berpotensi muncul. Mulai dari menguatnya politik transaksional, kembalinya praktik gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” katanya.
Dalam pandangan Generasi Z, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berisiko membuka ruang transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan nyata yang mereka hadapi hari ini, seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah menunjukkan bahwa politik berbiaya rendah bukan sekadar slogan. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat merupakan fondasi utama dalam membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus digaungkan oleh Generasi Z.
“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham. (*)
