Serang, Semartara.News — Anggota DPRD Provinsi Banten, Abraham Garuda Laksono, menjadi narasumber dalam program Forum Dialog Banten TV untuk membahas isu kesenjangan sosial serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Dalam dialog tersebut, Abraham menyoroti kondisi penerima bansos, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang belum merata.
Abraham menegaskan bahwa berbagai kelompok rentan—perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia hingga warga miskin—masih menghadapi hambatan serius dalam mendapatkan layanan dasar.
“DPRD Banten terus memperkuat regulasi dan pengawasan agar layanan sosial lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lukman, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, menekankan bahwa upaya pengurangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan maupun parsial.
“Pengetasan kemiskinan tidak sesederhana yang kita bicarakan. Kita harus bersama-sama mengepung persoalan ini dengan data yang benar-benar nyata dan terverifikasi,” tegas Lukman.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut hanya bisa berhasil jika semua pihak bahu-membahu memastikan siapa yang sudah menerima bantuan dan siapa yang belum.
“Kita perlu bekerja bersama, melihat mana yang sudah terbantu dan mana yang masih belum. Dasar pemerintah memberikan bantuan adalah data. Dengan data yang kuat, barulah kita bisa menganggarkan lebih besar dan lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin,” ujarnya.
Abraham mengungkapkan bahwa dalam reses di Legok dan Bonang, banyak warga yang seharusnya memenuhi syarat bantuan justru tidak masuk dalam data penerima. DPRD, katanya, akan terus mengawal pembenahan basis data melalui sinkronisasi antara kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi.
Selain isu bansos, Abraham menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi anak putus sekolah dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar tidak ada warga yang tercecer dari layanan dasar.
DPRD Banten juga mendorong lebih banyak program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, serta peningkatan literasi digital bagi perempuan, pekerja informal, dan penyandang disabilitas.
Pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.
