SEMARTARA – Ancaman radikalisme disebut nyata terjadi Banten. Tercatat, Banten menduduki indeks toleransi terburuk di Indoensia setelah Aceh. Hal itu dipaparkan Anggota DPR RI Dapil Banten III Ananta Wahana dalam diskusi kepemudaan di Hotel Pakons, Tangerang, Minggu (27/10/2019).
Intoleransi, disebut Ananta, merupakan ciri radikalisme menjalar di suatu wilayah. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta yang Ananta kutip, skor Banten dalam indeks tersebut minus 0,51.
“Penelitiannya difokuskan pada guru. Hasilnya 50 persen guru cenderung intoleransi. Diskusi ini menjadi serius karena ini. Jadi kalau guru sudah intoleransi, sudah radikal, apa yang terjadi bagi anak didik,” kutip Ananta dari penelitian tahun 2018 akhir tersebut.
Dalam diskusi peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut, Ananta memaparkan sejumlah solusi hasil diskusi dirinya bersama sejumlah tokoh agamis dan nasionalis. Salah satunya adalah pembenahan sistem pendidikan.
Ia meyakini, pembenahan muatan pelajaran sekolah, misalnya, bisa menghalau radikalisme yang sudah terlanjur bercokol di Banten.
“Kultur pendidikan kita mesti mulai dipikirkan memasukannya lagi pendidikan-pendidikan budi pekerti atau pancasila,” sebutnya.
Selain Ananta, sejumlah pakar dari lembaga dan instansi tampil dalam diskusi yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang tersebut. Para pakar tersebut memaparkan tantangan pemuda dalam menghadapi ancaman radikalisme di hadapan puluhan mahasiswa Tangerang.
Ketua DPC PDI Perjuangan, Gatot Wibowo menambahkan, pemuda harus mengambil peran untuk menghadapi persoalan bangsa dengan menghindari isu-isu tentang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Kami berharap kepada pemuda bila ada isu-isu persoalan bangsa, tolong dicek kebenaran informasinya, disaring lebih dalam, jangan langsung membenarkan. Jadi, pemuda hari ini harus lebih cerdas dalam menyaring informasi,” paparnya.
Gatot yang menjabat Ketua DPRD Kota Tangerang juga menuturkan, pemerintah pun harus meningkatkan pendidikan kebangsaan, termasuk dengan mengembalikan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada sekolah-sekolah, bahkan hingga perguruan tinggi.
“Jadi, sebenarnya memang wawasan kebangsaan harus ditanamkan sejak dini,” ucapnya.
