BPNT Diduga 'Dikentit', Takaran Beras dan Telur Menyusut

SEMARTARA – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia diduga banyak terjadi penyelewengan. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang selaku pengawas belum mengambil langkah konkret, terkait dugaan adanya oknum supplier yang mengurangi takaran beras dan telur untuk masyarakat pra-sejahtera.

Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Legok Anhari mengungkapkan, dirinya menemukan langsung kecurangan yang dilakukan para oknum supplier.

Dengan dikirim langsung oleh para oknum supplier menurut Anhari, kini banyak ditemukan beras yang tidak sesuai kuantitasnya bahkan ada yang dikurangi jatahnya. Seharusnya masyarakat penerima BPNT mendapatkan beras sebanyak 7 kilogram dan telur 1 kilogram. Pada kenyataanya ada yang hanya mendapatkan 5 kilogram beras dan 1 kilogram telur.

“Dengan berkurang 2 kilogram saja per satu penerima manfaat, jika di satu kecamatan ada 3000-4000 penerima manfaat ini sudah nilai yang cukup besar. Dengan harga standar beras premium Rp 11.000 maka mereka sudah bisa mengambil keuntungan pribadi mencapai Rp 33-44 juta perkecamatan. Padahal itu jatah untuk keluarga tidak mampu, tapi masih juga dikorupsi,” paparnya.

Menurut Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Aliyudin mengatakan pihaknya sudah mengetahui ada temuan tersebut namun belum menerima laporan secara tertulis.

“Soal oknum jadi supplier, pihak Dinsos belum menerima laporan secara tertulis. Sejauh ini temuan tim pengawas, terkait pengurangan kuantitas beras dan telur yang tidak sesuai takaran. Seharusnya masyarakat pra-sejahtera menerima 7 kilogram beras dan 1 kilogram telur, namun ada yang menerima kurang dari itu,” ungkap Aliyudin saat menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Rabu (16/10/2019).

Untuk diketahui, berdasarkan data, jumlah penerima BPNT se-Kabupaten Tangerang mencapai 127.343 keluarga.