SEMARTARA – Puluhan pejabat Kota Tangerang diduga menggunakan jasa joki saat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Temuan itu ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Gatot Wibowo.
Menurut Gatot, temuan itu telah mencoreng nama baik pemerintahan daerah. Mestinya, kata Gatot, pejabat memberikan contoh yang baik. Apalagi tugas mereka melayani masyarakat.
“Keprihatinan yang dalam, karena terjadi pada kalangan birokrasi yang notabenenya para pemangku jabatan strategis dan golongan tinggi. Seharusnya (pejabat) mencerminkan keteladanaan dalam transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan kepercayaan,” beber Gatot.
Gatot juga mengaku bakal mendorong pihak berwenang untuk menangani temuan tersebut.Tak cuma itu, ia juga bakal meminta pihak eksekutif untuk memperketat ujian tersebut agar tak terulang lagi.
Soal sanksi, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mendorong Inspektorat Kota Tangerang bertindak tegas.
“Harus ada tindakan yang tegas dan terukur dalam sanksi kepegawaiannya,” tegas Gatot.
Sebelumnya, diketahui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP membeberkan 28 pejabat Kota Tangerang kedapatan menggunakan jasa joki dalamproses pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
