Serang, Semartara.News — Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bersama para kepala daerah se-Banten yang berlangsung di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/8/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dengan didampingi Ketua DPRD Provinsi Banten. Pertemuan tersebut menjadi wadah strategis bagi para bupati dan wali kota untuk menyampaikan aspirasi, isu krusial, sekaligus usulan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Dalam forum itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengajukan enam usulan prioritas pembangunan yang dinilai mendesak untuk segera mendapatkan perhatian. Usulan tersebut meliputi penurapan di Tanjung Burung, Kecamatan Pakuhaji; penurapan Pasir Ampo di Kecamatan Kresek; pembangunan Underpass Bitung; penanganan Situ Gelam di Pasar Kemis; perbaikan longsor di Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan; serta normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya.
Menurut Maesyal, seluruh usulan itu menyangkut kepentingan keselamatan warga dan upaya penanggulangan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan, sebagian lokasi sebenarnya sudah diupayakan penanganannya melalui APBD daerah, namun skala kebutuhan sangat besar sehingga diperlukan campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Contohnya penurapan Tanjung Burung dan Pasir Ampo. Jika tidak segera dilakukan, kerusakan bisa meluas dan membahayakan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Terkait Situ Gelam di Pasar Kemis, Bupati menuturkan kawasan tersebut selalu mengalami genangan parah saat musim hujan. Pemkab Tangerang telah menyiapkan solusi sementara berupa pompa air, namun untuk penyelesaian permanen dibutuhkan relokasi serta pembangunan pintu air dan penurapan. “Debit airnya terlalu besar, kapasitas pompa tidak mencukupi. Karena itu kami sangat berharap ada intervensi program strategis dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi longsor besar di Desa Karang Tengah, Pagedangan, dengan panjang sekitar 140 meter dan kedalaman hingga 40 meter. Situasi ini dinilai berisiko besar mengancam permukiman warga bila tidak segera ditangani. Pemkab Tangerang telah menyiapkan alokasi anggaran di APBD 2026, namun tetap membutuhkan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR.
Sementara untuk normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya, Bupati mengusulkan agar dilakukan percepatan agar aliran sungai lebih lancar dan tidak menimbulkan banjir di wilayah padat penduduk. Semua usulan tersebut, lanjutnya, sudah melalui kajian teknis di lapangan dan merupakan kebutuhan riil masyarakat.
“Prinsipnya, Pemkab siap bersinergi. Jika menjadi kewenangan pusat, kami tetap menyiapkan sharing anggaran daerah agar penanganannya lebih cepat. Karena masyarakat hanya melihat ada pemerintah, baik bupati maupun gubernur, dan kita semua dituntut hadir memberikan solusi,” tegas Maesyal.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Banten tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Forum ini adalah sarana penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan isu strategis di wilayahnya. Infrastruktur Banten punya posisi vital, sehingga kualitasnya turut memengaruhi persepsi nasional bahkan internasional. Maka dari itu, mari kita manfaatkan forum ini untuk memperkuat sinergi dan mencari solusi terbaik,” ucap Gubernur Andra.
Ia menambahkan, hasil dari Rakor ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD terkait bersama pemerintah pusat agar menghasilkan program pembangunan yang nyata. “Saya berharap koordinasi yang terjalin dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat Banten,” pungkasnya. (*)
