Jawa Barat, Semartara.News – Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour bagi pelajar, telah memicu protes dari para sopir bus dan penyelenggara travel pariwisata. Mereka merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut dan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7). Dalam aksi tersebut, mereka juga memblokade jalan di sekitar Jembatan Pasopati.
Menanggapi protes ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak melarang kegiatan pariwisata secara keseluruhan, melainkan hanya kegiatan study tour yang ditujukan untuk siswa sekolah. “Yang diprotes adalah larangan pariwisata. SK saya jelas mengenai study tour, yang dilarang adalah kegiatan study tour itu sendiri. Demonstrasi ini justru menunjukkan bahwa kegiatan study tour sering kali lebih mirip dengan piknik atau rekreasi,” ungkap Dedi Mulyadi melalui akun media sosial Instagram-nya pada Selasa (22/7).
Dedi berpendapat bahwa aksi demonstrasi tersebut justru memperkuat argumennya bahwa kegiatan study tour yang sering dianggap edukatif oleh sebagian orang, pada kenyataannya lebih berorientasi pada hiburan. “Bisa dilihat bahwa yang melakukan demonstrasi adalah pelaku jasa pariwisata, dan mereka juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Jeep di Yogyakarta, khususnya yang beroperasi di Gunung Merapi,” tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa penolakan terhadap kebijakan ini tidak hanya berasal dari Jawa Barat, tetapi juga dari pelaku usaha pariwisata di daerah lain. Meskipun demikian, Dedi menegaskan bahwa dia tidak akan mundur dari kebijakan tersebut. “Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen untuk menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terbebani dengan biaya yang tidak perlu di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Dedi menjelaskan bahwa banyak orang tua merasa terbebani secara finansial setiap kali ada agenda study tour. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan di Jawa Barat dengan mengurangi beban biaya yang tidak berkaitan langsung dengan karakter dan nilai pendidikan. “Saya akan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan biaya pendidikan dari pengeluaran yang tidak relevan dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi berharap bahwa kegiatan wisata tetap dapat dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi mampu. Dia menekankan bahwa tidak seharusnya hanya institusi pendidikan yang menjadi sasaran objek pariwisata. “Semoga yang berwisata adalah wisatawan asing atau mereka yang memiliki kemampuan finansial, yang benar-benar melakukan kegiatan pariwisata, bukan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan yang terpaksa mengikuti study tour, sehingga anak-anak merasa tertekan jika tidak ikut serta,” pungkas Dedi. (*)
