Kota Tangsel, Semartara.News – Gubernur Banten, Andra Soni, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan program sekolah gratis di Provinsi Banten untuk tahun ajaran 2025-2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemerataan hak pendidikan bagi semua anak di Banten, khususnya di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH).
“Alhamdulillah, hari ini saya hadir dalam FGD mengenai sekolah gratis. Ini merupakan bagian dari evaluasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Banten, terutama dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” ungkap Andra Soni di kawasan Serpong, pada Selasa, 8 Juli 2025.
Andra menjelaskan bahwa program ini merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
Sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH ke provinsi pada tahun 2017, pembangunan sekolah terus dilakukan. Namun, hingga saat ini, kapasitasnya masih terbatas. Dari total 166 ribu pendaftar SMA/SMK Negeri di Banten, hanya sekitar 80 ribu yang dapat diterima.
“Masih ada sekitar 80 ribu anak yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Program sekolah gratis ini menjadi solusi, karena kami memahami kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Namun, tidak semua sekolah swasta dapat berpartisipasi dalam program ini, terutama sekolah-sekolah yang tergolong premium.
“Kami menyesuaikan dengan anggaran yang telah dihitung, yang mencakup SPP, uang gedung, LKS, dan biaya pendaftaran ulang,” tambahnya.
Andra Soni juga menyoroti masalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa perbedaan antara zonasi dan domisili sering kali disalahpahami.
“Zonasi didasarkan pada jarak, sedangkan domisili berdasarkan alamat. Jika daya tampung sekolah terbatas, masalah seperti ini pasti akan terus muncul. Program sekolah gratis ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut,” pungkasnya. (Idris Ibrahim)