Tangerang, Semartara.News — Pemerintah Kabupaten Tangerang, di bawah kepemimpinan Bupati Maesyal Rasyid, meluncurkan kebijakan inovatif berupa program sekolah swasta gratis untuk semua siswa dan calon siswa di tingkat SD dan SMP.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menyatakan bahwa kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2025, dengan harapan dapat meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di daerah tersebut.
Agus menjelaskan bahwa banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang lebih memilih sekolah negeri karena biaya pendidikan yang gratis. Namun, kapasitas sekolah negeri, terutama di tingkat SMP, masih sangat terbatas.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Agus mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 52.000 lulusan SD di Kabupaten Tangerang, dengan 793 sekolah dasar negeri. Sementara itu, kapasitas SMP negeri hanya mampu menampung 23.000 siswa dari 95 sekolah yang ada.
Akibatnya, sekitar 29.000 lulusan SD setiap tahun harus mencari pendidikan di sekolah swasta, yang sering kali menjadi beban bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
“Program ini menjadi dasar bagi Bupati untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan. Semua warga Kabupaten Tangerang berhak mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah. Mereka harus bersekolah, tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah karena masalah biaya,” ungkap Agus pada Selasa, 27 Mei 2025.
Dia menambahkan bahwa semua siswa di sekolah swasta yang mengikuti program ini akan mendapatkan subsidi tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun, sekolah yang ingin berpartisipasi harus mengajukan permohonan resmi dan memenuhi persyaratan administratif, termasuk akreditasi.
“Sekolah yang bergabung harus terakreditasi, yang menjamin bahwa mereka memenuhi standar yang baik dalam sarana, manajemen, dan pengajaran,” jelas Agus.
Saat ini, dari 303 SD swasta dan 392 SMP swasta di Kabupaten Tangerang, sekitar 150 SD dan 200 SMP telah menunjukkan minat dan sedang dalam proses seleksi untuk program ini.
“Biasanya, sekolah elit dengan biaya tinggi tidak berminat, sementara sekolah yang akreditasi dan administrasinya belum lengkap juga tidak bisa bergabung. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas pendidikan dan penggunaan anggaran,” tambahnya.
Agus juga menyatakan bahwa program sekolah swasta gratis ini terbuka untuk sekolah berbasis boarding school yang mengikuti kurikulum nasional atau integrasi pendidikan agama. Sekolah yang sudah menerima dana BOS pusat tetap diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai dukungan tambahan.
“SD dan SMP ini termasuk boarding school, tetapi kami akan menilai apakah mereka berbasis pesantren atau menggabungkan kurikulum nasional dengan program keagamaan,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa anggaran untuk program sekolah swasta gratis ini sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif daerah untuk menjangkau lebih banyak anak agar tidak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
“Dengan program ini, Bupati Maesyal berharap ketimpangan sosial dalam pendidikan dapat diminimalkan, sehingga seluruh warga Kabupaten Tangerang memiliki akses yang setara untuk pendidikan dasar yang layak,” ujarnya.
Agus juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi rutin, dan diharapkan pada tahun 2026, semua siswa sekolah swasta yang memenuhi syarat sudah dapat menikmati fasilitas sekolah gratis.
“Karena ini baru pertama kali dianggarkan, tetapi untuk 2026, insya Allah semua akan tercover,” tutup Agus.
Program sekolah gratis untuk siswa swasta ini merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi dan diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah akses pendidikan di Kabupaten Tangerang. Diharapkan, program ini dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan inovasi serupa demi mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. (*)
