Serang, Semartara.News – Provinsi Banten baru saja mencatatkan prestasi membanggakan dalam upayanya mengatasi kemiskinan ekstrem. Dalam penilaian terbaru, Banten masuk dalam kategori daerah berkinerja baik untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024. Sebagai penghargaan atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menerima insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,281 miliar.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, yang menerima langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).
Dalam sambutannya, Al Muktabar menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Banten. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang dalam mencapai tujuan ini.
“Ini adalah hasil kerja bersama. Kami akan terus melanjutkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten,” ujar Al Muktabar.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah terintegrasi dengan berbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh Bupati dan Wali Kota setempat. Al Muktabar juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan program-program tersebut.
“Kami telah mendekati angka nol. Tadi, Wakil Presiden juga menyampaikan data penghapusan kemiskinan ekstrem yang menunjukkan kemajuan signifikan,” kata Al Muktabar.
Dana insentif fiskal yang diperoleh, dijelaskan Al Muktabar, akan dialokasikan untuk melanjutkan program-program yang berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan bahwa Banten menerima tiga insentif fiskal, yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan percepatan pengelolaan keuangan. Sebagian dari dana ini akan digunakan untuk penguatan cadangan pangan masyarakat.
“Penghapusan kemiskinan akan terus berlanjut. Kondisi masyarakat selalu dinamis. Oleh karena itu, kolaborasi, sinergi, dan koordinasi menjadi kunci utama dalam upaya ini,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Penjabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, mengungkapkan rasa terima kasih atas insentif fiskal yang diterima untuk kategori percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Wakil Presiden RI dan Penjabat Gubernur Banten atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada Kota Tangerang.
Senada dengan Nurdin, Penjabat Bupati Kabupaten Tangerang, Andi Oni, juga mengapresiasi dukungan yang diterima. Kabupaten Tangerang berhasil mendapatkan insentif fiskal untuk kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, serta percepatan realisasi anggaran. Dana ini akan dimanfaatkan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, dalam arahannya menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem telah turun menjadi 0,83 persen, mendekati angka nol. Ia menekankan pentingnya menjaga tren penurunan ini melalui kolaborasi dan sinergi antara seluruh kepala daerah.
“Tahun ini, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia. Kami optimis target ini bisa tercapai, mengingat kemiskinan ekstrem telah menurun dari 1,12% menjadi 0,83% dalam setahun terakhir,” ungkap Wakil Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menggarisbawahi bahwa program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Penggunaan Data Pancasila untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu dioptimalkan agar program-program yang dijalankan tepat sasaran.
“Data ini sudah digunakan lebih dari 26 Kementerian/Lembaga, dan lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan data ini sebagai basis untuk penyasaran program,” jelasnya.
Wapres menekankan beberapa hal penting untuk keberlangsungan program ini. Pertama, pemanfaatan dana insentif fiskal harus dimaksimalkan untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kedua, target penerima program harus menggunakan Data P3KE untuk memastikan intervensi yang lebih efektif bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Ketiga, kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri perlu ditingkatkan.
“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif ini mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” tutup Wapres. (Sayuti/Red)
