Jakarta, Semartara.News – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana otsus untuk Aceh belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang nantinya.
Di antara target Sustainable Development Goals atau SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya wilayah Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas dari anggaran Otsus itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan bagi pengembangan daerah,” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, sebagaimana dilansir dari situs DPR RI, pada Kamis 31 Maret 2022.
Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otonomi Khusus atau Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah anggaran otonomis khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darusalam tersebut, untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7,5 triliun.
Padahal, dikatakan olehnya dana otsus untuk Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
