Jakarta, Semartara.News – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna terkait persoalan minyak goreng di Tanah Air. Amin menyoroti terkait antrian minyak goreng yang memakan korban jiwa.
“Sudah 5 bulan krisis minyak goreng terjadi. Sebulan lebih kita menyaksikan rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng. Bahkan, ada yang sampai meninggal karena kelelahan,” kata Amin Ak saat interupsi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Ia kemudian meminta pimpinan DPR untuk mendesak pemerintah mengatasi krisis minyak goreng.
“Melalui sidang Dewan yang terhormat ini saya meminta pimpinan untuk mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan yang profakyat kecil, dan mengawalnya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kemudian menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengancam akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait krisis minyak goreng.
Dasco menyebut Mendag Lutfi sudah dua kali absen dalam rapat terkait minyak goreng. Hal ini membuat DPR mengalami kesulitan menjalankan fungsi pengawasan.
“Sekadar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi, yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco kemudian mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan terakhir kepada Mendag untuk rapat bersama DPR RI. Apabila tidak hadir, DPR akan memanggil Lutfi secara paksa.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang rapur ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Mendag di DPR,” ujarnya. (Sumber: Detik.com)
