Jakarta, Semartaranews – Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng menegaskan bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson harus mundur dari jabatannya. Ini merupakan buntut dari pesta yang dilakukannya di kantor dan rumahnya selama Inggris memberlakukan penguncian selama Covid-19.
Ini merupakan dorongan kesekian kalinya yang diterima Johnson, setelah sebelumnya banyak anggota parlemen di partainya sendiri yang mengatakan dia harus berhenti.
“Saya tidak melihat apa yang dia lihat,” kata Kwarteng, mengutip Reuters, Minggu (6/2/2022).
Di samping itu, Charles Walker, seorang anggota parlemen senior Konservatif yang sebelumnya setia kepada Johnson juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah tidak terhindarkan partainya akan mencopot Johnson dari jabatannya.
Johnson memang telah dilanda krisis selama sekitar tiga bulan akibat ulahnya ini. Bahkan dia mengatakan akan belajar dari kesalahan baru-baru ini dan melanjutkan.
Namun demikian, pada Senin (31/1/2022) lalu dia datang ke House of Commons untuk meminta maaf atas pesta-pesta yang dilakukannya yang telah membuat marah seluruh negara. Dia juga secara salah menuduh pemimpin oposisi gagal untuk mengadili pelaku pelecehan seksual anak yang sekarang sudah mati.
Hal tersebut juga tidak mengagetkan bagi anggota partainya sendiri tetapi juga menyebabkan pengunduran diri salah satu pembantu paling seniornya dan menyebabkan laporan bahwa itu memecah kabinet menteri seniornya, setelah menteri keuangan Rishi Sunak mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan melakukannya. membuat komentar seperti itu.
Kwarteng menilai bahwa Keir Starmer, pemimpin oposisi Partai Buruh, telah meminta maaf ketika dia menjadi direktur penuntutan publik atas kegagalan organisasi itu untuk mengadili pedofil Jimmy Savile, seorang selebriti televisi. Namun Starmer tidak terlibat dalam keputusan tersebut.
“Fakta bahwa dia meminta maaf menunjukkan bahwa dia, pada tingkat tertentu, memikul tanggung jawab tertentu,” lanjutnya.
“Saya tidak mengatakan bahwa dia memiliki kesalahan pribadi, dia tidak melakukannya, kami sangat jelas tentang itu.”
“Perdana menteri mengklarifikasi posisi itu juga. Tapi saya pikir dalam perdebatan yang tajam, ketika orang berbicara tentang kepemimpinan dan akuntabilitas, mengemukakan sesuatu yang Sir Keir sendiri minta maaf, tampaknya masuk akal,” tandasnya. (CNBCIndonesia)
