Pemerintah Diminta Beri Jaminan Ketersediaan Pupuk Subsidi di Daerah

Pemerintah Diminta Beri Jaminan

Jakarta, Semartara.New – Ketersediaan pupuk subsidi di daerah terus mendapatkan sorotan dari para legislator yang ada di senayan, ini terbukti dengan pernyataan agar pemerintah diminta beri jaminan terkait dengan ketersediaaan pupuk subsidi ke masyarakat itu.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, yang menyoroti terkait realisasi belanja pemerintah pada APBN tahun 2021, khususnya belanja subsidi pupuk.

Dimana, dilansir dari situs DPR RI, Jumat 21 Januari 2022, Puteri menegaskan pemerintah diminta beri jaminan akan ketersediaan pupuk subisidi dapat tersebar secara merata di berbagai daerah.

“Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki musim tanam, termasuk di daerah pemilihan saya yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang merupakan lumbung padi nasional,” ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya.

Dirinya tidak menampik bahwa persoalan subsidi pupuk tersebut turut menimpa daerah pemilihannya. “Namun, para petani selalu mengeluhkan ketersediaan pupuk yang terjangkau. Karenanya, belanja subsidi ini harus dipastikan menjangkau para petani, termasuk di dapil saya,” terang Puteri.

Salah satu srikandi yang ada di senayan tersebut, menyoroti persoalan pupuk bersubsidi tersebut, sebab dinilai sangat menyentuh kepentingan petani, terlebih sektor pertanian diharapkan bisa ikut mendorong pemulihan ekonomi secara nasional.

Selain menyoroti persoalan anggaran belanja subsidi pupuk, Puteri juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kepemudaan. “Kita ingin mengetahui realisasi tracking anggaran berbasis gender dalam APBN untuk mengukur sejauh mana dukungan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan atas perempuan dan anak,” katanya.

Selain itu, hal serupa juga bisa dilakukan atas anggaran untuk pemberdayaan pemuda yaitu pengarusutamaan tracking program berbasis kepemudaan. “Sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar dukungan APBN untuk kemajuan pembangunan sumber daya manusia,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Tinggalkan Balasan