GMNI Kalimantan Barat Gelar Konsolidasi dan KTM

GMNI Kalimantan Barat Gelar Konsolidasi dan KTM
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Pontianak, Gregorius (Yunita Andriani)

Pontianak, Semartara.News – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI se Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menangah (KTM). Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC GMNI Pontianak, Gregorius mengatakan, KTM diharapkan menjadikan kader GMNI semakin masif, kuat, dan progresif.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi atau kerja sama pergerakan GMNI di Kalimantan Barat, agar kader semakin masif dan progresif,” kata Gregorius disela kegiatan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM) GMNI Kalimantan Barat, di Sungai Raya, Senin (15/3/2021).

Lanjut Gregorius, hal penting dalam kegiatan ini yaitu mempertegas kembali peran aktif dari kader-kader dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat khususnya di Kalbar.

“Kami optimistis dalam menciptakan kader, diharapkan mampu menjadi payung pelindung serta memberikan kontribusi baik tenaga maupun ide-ide cemerlang di wilayah tempat mereka berada khususnya di pedalaman,” ujarnya.

KTM dan seminar Nasional diikuti oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kalbar dengan jumlah peserta 50 kader.

“Jadi KTM diikuti DPC dari Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Mempawah, Ketapang, Sintang, dan Melawi,” kata dia, dikutip dari Antaranews.com, Senin (15/3/2021)

Sementara itu anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Soekarwo melalui zoom meeting mengatakan tugas GMNI saat ini yakni membuat kemajuan digital di masa pandemi.

“Tugas GMNI yaitu membuat kemajuan dalam memasuki era baru digital, karena bisa kita ketahui saat ini era digital sangat berkembang pesat apalagi di masa pandemi semua serba online,” Terang Pak De, panggilan akrab Soekarwo.

Ia juga menekankan saat ini untuk perumusan kebijakan baik undang-undang, peraturan daerah, hingga peraturan desa harus dengan fokus melibatkan rakyat.

“Dalam masyarakat modern dan demokratis dalam rumusan kebijakan harus melibatkan rakyat, diajak merumuskan untuk kepentingan seperti apa yang akan diberikan ke rakyat. Ini merupakan bagian baru dalam proses demokratis,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan