Papua Barat, Semartara.News – Demi mengoptimalkan pengembangan lima komoditas unggulan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, bentuk Satuan Tugas (Satgas). Menurut Balitbangda Papua Barat, Charlie Heatubun, pembentukan Satgas itu untuk Kopi, Kako, Rumput Laut, dan Kelapa dalam.
“Ada lima komoditas unggulan yang sedang didorong pengembangannya di Papua Barat. Yaitu kopi, kakao, rumput laut, pala dan kelapa dalam. Ekowisata juga masuk di dalamnya,” ucap Charlie Heatubun di Manokwari, Kamis (12/11/2020), dilansir antaranews.com.
Dia menyebutkan bahwa draf struktur Satgas yang kembangkan lima komoditas unggulan, sudah diajukan ke Biro Hukum Sekda Papua Barat. Ia berharap, dalam waktu dekat Gubernur menerbitkan surat keputusan (SK) bagi mereka.
Menurut dia, struktur Satgas terdiri atas komposisi yang cukup lengkap. Dimana ia meliputi perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, pelaku usaha, BUMN hingga kalangan petani.
“Satgas ini seperti tim sukses dan statusnya adhoc. Tugasnya fokus untuk mengawal pengembangan komoditas unggulan Papua Barat dari hulu hingga hilir, termasuk membuka pasarnya,” katanya.
Dia mengutarakan harapannya agar setelah Satgas provinsi terbentuk, kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Sehingga upaya pengembangan komoditas unggulan di provinsi tersebut berjalan lancar.
“Kerja Satgas fokusnya pada lima komoditas tadi, ditambah ekowisata, jadi jangan buang energi untuk komoditas lain dulu. Itu sudah keputusan Gubernur, karena nanti menyangkut kebijakan anggaran dan lain-lain,” imbuhnya.
Dia menyebutkan saat ini pengembangan lima komoditas tersebut sedang berlangsung. Lebih dari itu, komoditas itu bahkan sudah berproduksi dan masyarakat sudah menikmati hasilnya.
“Seperti pengembangan kakao di Manokwari Selatan, rumput laut di Teluk Wondama dan Raja Ampat, pala di Fakfak dan kopi di Pegunungan Arfak. Sudah berjalan, bahkan sebagian sudah kirim dan berhasil tembus di pasar global,” sebut Charlie.
Charlie menambahkan, lima komoditas ini, masuk dalam program pertumbuhan ekonomi hijau pada skema pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Selain pemerintah daerah, dukungan anggaran juga diberikan pusat. Bantuan itu, melalui Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (PDTT).
Bahkan pengembangan ini mampu mendatangkan donatur Internasional. Donatur yang dibiayai pemerintah Kerajaan Inggris, sudah terlibat dalam program ini sejak tiga tahun lalu. (AD)
