Jakarta, Semartara.News – Setelah kisruh kerugian PT Pertamina hingga Rp11 triliun pada semester I 2020, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya buka suara. Pada unggahan di akun Youtube POIN berdurasi 6 menit itu, Ahok membongkar sejumlah fakta di balik kinerja Pertamina.
Ahok menilai, Pertamina terlalu mudah menjatuhkan pilihan untuk meminjam uang, meski sudah memiliki beban utang yang cukup tinggi. “Sudah utang 16 miliar dolar Amerika Serikat. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih,” cetus mantan Gubernur DKI ini.
Setelah urusan utang, Pertamina juga kerap mengimpor minyak. Hal ini membuat Ahok geram. Bagaimana tidak, saat ini Pertamina memiliki 12 titik minyak yang tentunya bisa dieksploitasi untuk produksi minyak dalam negeri. Impor minyak ini tentu membuat publik curiga adanya praktik kotor. “Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak,” ungkapnya.
Selanjutnya adalah urusan gaji. Bagi Ahok, banyak direksi Pertamina yang telah dicopot tapi tetap mendapatkan gaji dan fasilitas dari jabatan lama.
“Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” papar Ahok. Pria 54 tahun ini mengakui sistem tersebut yang akan dia ubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat dan menggantinya dengan jalur lelang terbuka.
Terakhir, Ahok menjkai Pertamina kerap melobi menteri. Ini merupakan aib yang baru saja diketahuinya belakangan. Bahkan, sebagai komut, Ahok tidak tahu menahu soal pergantian direksi.
“Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri,” ujarnya.
Ahok juga sempat menyinggung wacana membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. “Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” pungkasnya.
Persoalan yang lama mengendap di Pertamina memang sudah sepantasnya menjadi perhatian publik. Ananta Wahana, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan menyebut, sudah semestinya tugas komisaris utama adalah untuk memelototi kerja direksinya. “Itu termasuk dalam segala hal yang diucapkan Ahok. Mulai dari hobi utang sampai lobi menteri,” kata Ananta.
Terlebih dalam hal skema penggajian direksi Pertamina yang menurut Ananta, justru membebani keuangan Pertamina. “Ya pantas saja kalau sering mengeluh rugi,” cetusnya.
Tapi, Ananta mengingatkan Ahok untuk tidak berpolitik kala menjadi komisaris utama. Persoalan Pertamina ini sejatinya bisa dijadikan bahan diskusi internal lebih dulu. “Baiknya, persoalan ini dilempar ke internal dulu. Kalau direksi tidak bergerak, baru dilempar ke publik,” ujarnya.
