Jakarta, Semartara.News – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya sedih jika ada kader partainya yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) karena kasus korupsi.
Megawati berujar, Kesedihannya akan semakin menjadi, mengingat lembaga antirasuah itu didirikan pada saat dirinya menjabat Presiden ke-5 RI, 18 tahun silam.
“Saya sangat sedih kalau melihat dari kalangan PDI-P yang diambil KPK. KPK itu saya yang buat loh. Jangan lupa loh. Kalau tidak percaya, lihat itu pembentukan KPK,” ujar Megawati di acara pembukaan Sekolah Partai PDI-P secara virtual, Minggu (13/9/2020) kemarin.
Ia juga mengatakan, KPK didirikan sedianya untuk mendisiplinkan para pemimpin negara dan rakyat agar tak terjerat korupsi.
Lanjut Megawati, faktanya ustru paling banyak yang melakukan korupsi adalah para pejabat yang berasal dari kalangan elite. “Mahkamah Konstitusi, KPK, itu saya buat untuk mendisiplinkan kita, kalangan pemimpin dan rakyat. Tapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite. Makanya saya mau teken untuk didirikannya KPK,” kata dia.
Megawati juga mengatakan bahwa pendirian KPK tidak terlepas dari ketatanegaraan di Indonesia semakin baik.
Di sisi lain, otonomi daerah semakin berkembang sehingga membutuhkan lembaga penegak hukum yang melakukan pengawasan.
“Kenapa saya mau buat KPK? Karena mekanisme ketatanegaraan Indonesia ini semakin hari sudah semakin tertata. Dari sisi ekonomi, itu sudah sangat meskipun tentu perlu diperbaiki, dari APBN, APBD, daerah harus mencari PAD,” kata Megawati.
“Dulu waktu otonomi daerah, aspirasi daerah supaya lebih bisa leluasa mengelola daerahnya. Itu pun waktu saya masih jadi Wakil Presdien UU itu dilontarkan, tapi mengapa kebanyakan saya lihat banyak daerah dari otonomi daerah sampai hari ini itu begitu-begitu saja,” lanjut dia.
Adapun, dalam sekolah partai PDI-P gelombang tiga ini diikuti oleh 2.112 peserta dan akan dilaksanakan selama tiga hari.
Dari seluruh peserta sekolah partai, terdapat beberapa kepala daerah incumbent, antara lain dua gubernur, 22 bupati, 20 orang wakil bupati, dua orang wali kota, dan empat orang wakil wali kota.
( Barre Allo )
