SEMARTARA, Serang (24/9) – Realisasi investasi di Provinsi Banten tahun 2017 cukup tinggi dan masuk lima besar secara nasional, namun prestasi itu tidak sebanding dengan angka pengangguran yang juga masih tinggi.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Banten melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor penyebab tidak sinergisnya nilai investasi dengan upaya meminimalisasi pengangguran.
Sekda Banten Ranta Soeharta mengungkapkan, realisasi investasi di Provinsi Banten sudah mencapai Rp24 triliun, dari target Rp30 triliun selama 2017. Jumlah tersebut berhasil menempatkan Banten di posisi ketiga tertinggi se-Indonesia atas capaian penanaman modal asing (PMA) dan posisi kelima penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk semester I.
“Banten itu seksi untuk investasi. Dari target Rp30 triliun sudah terbangun Rp26 triliun, sisanya pasti bisa segera terisi,” kata Ranta, Minggu (24/9).
Kendati demikian, lanjut Ranta, dirinya merasa heran. Alasannya, bila melihat kerangka ideal, jika investasi tinggi maka angka pengangguran bisa ditekan. Namun, yang terjadi saat ini, angka pengangguran cukup tinggi. “Idealnya ketika investasi tinggi maka penyerapan tenaga kerjanya banyak,” ungkapnya.
“Ternyata pengangguran di Banten masih di atas rata-rata nasional. Berapa itu, 1 banding 4 atau bagaimana cara hitungnya
saya lupa,” sambung Ranta.
Disinggung apakah kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatkan angka tenaga tenaga kerja asing (TKA), Ranta membantahnya. Akan tetapi dia juga menyinggung soal banyaknya investasi yang bermasalah khususnya dari Tiongkok dengan TKA ilegalnya.
“Saya kira di Banten wajar-wajar saja kan tingkat konstruksi masih asing. Kalau orang konstruksi pasti dia bawa ahlinya. Kalau melihat, investasi banyak masalah dari Tiongkok, sudah beberapa kali pernah operasi (TKA) kerja sama dengan imigrasi,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Ranta meminta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten untuk bisa memetakan akar masalahnya. “Harus dilihat kenapa belum tegak lurus, ada yang salah nggak? Atau memang investasi ini adalah investasi padat modal,” katanya.
Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Wahyu Wardana mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan penguatan agar investasi di Banten terus berkembang dan dapat mampu menyerap tenaga kerja. Langkah yang dilakukan pihaknya, salah satunya adalah menguatkan Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). “Aplikasinya sekarang perizinan di kabupaten/kota sudah satu pintu,” tuturnya. (Soe)
Baca juga:
