Penghargaan Bintang Jasa Negara untuk Persahabatan sedianya akan diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin langsung di Moskow, pada tahun lalu. Namun akibat pandemi Covid-19, akhirnya Putin mengutus Lyudmila untuk menyerahkannya di Indonesia kepada Presiden Megawati.
Untuk Indonesia, Megawati adalah yang pertama mendapatkan penghargaan ini. Di Asia Tenggara, pemimpin yang pernah menerima penghargaan sejenis adalah Lee Kuan Yew di Singapura, serta Mahathir Mohammad di Malaysia.
“Ibu Megawati adalah warga negara Indonesia pertama yang dianugerahi bintang persahabatan ini,” kata Lyudmila.
Dia lalu membeberkan alasan pemberian penghargaan tersebut.
Rusia melihat begitu besarnya sumbangsih Megawati dalam memperkokoh kerja sama dan saling pengertian diantara masyarakat Rusia dan Indonesia.
“Pemberian ini sekalian sebagai simbol peringatan 70 tahun persahabatan kedua negara,” ujarnya.
Lyudmila mengatakan Rusia mengakui bahwa hubungan dengan Indonesia yang saling menghormati dan saling percaya dimulai sejak Presiden RI Pertama Soekarno, yang juga ayahanda Megawati sendiri.
Rusia menghormati Soekarno sehingga perayaan ulang tahun Soekarno ke-120 pada tahun ini akan ikut mereka lakukan di Jakarta.
“Yang mulia sangat dikenal dan dihormati di Rusia sebagai teman sejati yang memfasilitasi pengembangan proyek bersama di bidang strategis. Kami sangat menghargai Yang Mulia dalam pengembangan kerja sama kedua negara,” kata Lyudmila.
Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang hadir di acara pemberian penghargaan itu mengatakan pihaknya sangat berbahagia dengan pemberian penghargaan tersebut.
“Kami merasa sangat terhormat, bukan hanya bagi Bu Mega dan keluarga, namun juga anggota dan keluarga besar PDI perjuangan atas penghormatan ini,” kata Hasto.
Hasto percaya bahwa dengan peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dan Rusia, terlebih dengan pemberian order of friendship ini, hubungan dan sejarah panjang antara kedua negara dapat ditingkatkan.
Di acara tersebut, hadir putri Megawati yang juga Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Luar Negeri yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, serta Ketua DPP Bidang Hukum yang juga Menkumham Yasonna Laoly.
