Untuk itu, kata Adit, Dewan memfasilitasi para CP3K dengan menghadirkan Kepala Badan (Kaban) Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan agar bisa menjawab keluhan para CP3K.
Dalam kesempatan itu, Hendar menyatakan, pihaknya sudah melakukan proses tersebut sesuai dengan PP 49 Nomor 2018. tentang Manajemen PPPK.
“Kita sudah sampaikan, dan mereka sudah paham ,” ujarnya dengan singkat.
Sementara itu, Ketua Forum P3K Kabupaten Tangerang, Nuryanah menuturkan, dirinya beserta beberapa orang lainnya datang ke DPRD Kota Tangerang hanya ingin tahu secara langsung penjelasan soal regulasi dan terkait belum keluarnya SK para CP3K secara langsung oleh Kepala BKPSDM.
“Kami minta hearing dan minta kepada dewan untuk bisa memfasilitasi langsung dengan BKPSDM supaya bisa mendengar langsung penjelasan dari mereka. Alhamdulillah semua itu sudah terjawab,” papar dia. (Deri/Tri)
